Cipta Kerja Isi

Pada halaman tersebut dituliskan bahwa ketentuan pasal 156 diubah dari naskah uu cipta kerja sebelumnya yang setebal 1035 halaman.

Cipta kerja isi. Namun serikat buruh menganggap ada beberapa pasal ruu cipta kerja yang merugikan pekerja. Aditya pradana putra sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks parlemen jakarta rabu 3092020. Simak isi lengkapnya di sini. Download uu cipta kerja atau uu nomor 11 tahun 2020 pada link di bagian akhir artikel.

Sehingga terindikasi ada pihak yang sengaja membelokkan poin poin kesepakatan panja tuturnya. Tapi di uu cipta kerja yang disahkan kemarin ternyata berbeda dengan isi kesepakatan panja. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law rancangan undang undangan ruu cipta kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6 8 oktober 2020 atau saat sidang paripurna dpr membahas ruu cipta kerja. Lalu apa saja yang berubah dalam uu cipta kerja yang terdiri dari 15 bab 11 klaster dan 186 pasal.

Isi omnibus law cipta kerja dianggap merugikan karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupatenkota dan juga dapat menurunkan pesangon. Dari sembilan fraksi di dpr sebanyak enam fraksi menyatakan setuju ruu cipta kerja disahkan menjadi undang undang satu fraksi setuju dengan catatan dan dua fraksi menolak pengesahan tersebut. Aturan tersebut secara resmi disebut undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Perubahan pertama terjadi di pasal 156 ayat 1.

Isi uu cipta kerja ini dinilai bisa merugikan para buruh dan menguntungkan segelintir orang saja. Ringkasan isi ruu cipta kerja dari perizinan hingga umkm. Berikut ini beberapa poin isi uu cipta kerja omnibus law soal ketenagakerjaan. Wakil ketua dpr aziz syamsuddin mengatakan dalam pengesahan ini terdapat enam fraksi menerima ruu cipta kerja untuk disahkan.

Isi omnibus law cipta kerja konsep omnibus law yang dikemukakan oleh presiden jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Krpi lanjutnya akan menempuh jalur perlawanan berikutnya yakni dengan mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi mk untuk menolak seluruh isi klaster ketenagakerjaan di uu cipta kerja.