Hasil Putusan Uu Cipta Kerja

Padahal undang undang ini telah masuk program legislasi nasional prolegnas 2020.

Hasil putusan uu cipta kerja. Tenaga kerja asing pasal 81 poin 4 hingga 11 uu ciptaker. Selain itu uu cipta kerja yang sudah disahkan oleh dpr pada senin 510 itu juga mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja pada saat berakhirnya pkwt. Jakarta beberapa hari terakhir ini media sosial diramaikan dengan perbincangan seputar keraguan publik terhadap rencana pengujian undang undang atau judicial review jr uu cipta kerja ke mahkamah konstitusi mk. Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan mahkamah konstitusi atas uji materi uu 132003.

Alangkah lebih bijak pemerintah tidak buru buru mengeluarkan pp ini kata dia. Pasal 20 uud 1945. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang kami sampaikan fraksi pks menolak ruu cipta kerja untuk. Ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada uu 132003.

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks parlemen jakarta rabu 3092020. Sedikitnya ada 31 ketentuan uu cipta kerja yang bertentangan dengan putusan mk sebelumnyasalah satu yang paling terlihat adalah pasal 166 dalam uu tersebut yang menyebutkan bahwa peraturan presiden bisa membatalkan peraturan daerah perdaini bertentangan dengan putusan mk tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kewenangan membatalkan perda ada. Untuk revisi uu migas pemerintah dan dpr belum melakukan pembahasan. Bahwa bagi pekerja outsourcing yang berstatus kontrakpkwt dalam perjanjian kerjanya tersebut harus dimuat syarat pengalihan perlindungan hak0hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.

Menurut menaker ida uu cipta kerja tetap mengatur syarat syarat dan perlindungan hak bagi pekerja pkwt yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Pemerintah ingin menegaskan terdapat prinsip prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan klaster ketenagakerjaan uu cipta kerja antara lain memperhatikan hasil putusan mahkamah konstitusi atas. Sedangkan dalam omnibus law cipta kerja waktu kerja lembur diperpanjang menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. 1 dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang.

Namun statusnya masih ruu cipta kerja bukan uu cipta kerja karena kewenangan untuk mengesahkan uu berada di tangan presiden selaku kepala negara yang merupakan perintah dari uud 1945. Belum belum masyarakat sudah pesimis dan bahkan tidak percaya bahwa mk akan bersedia mengabulkan permohonan jr omnibus law. Uu cipta kerja juga mengadopsi hasil putusan mahkamah konstitusi yang terkait dengan ketentuan alih daya ini ujar ida.