Kontroversi Uu Ruu Cipta Kerja 2020

Di tengah pandemi yang belum sepenuhnya terkendali pemerintah dan dpr ri mengesahkan omnibus law ruu cipta kerja menjadi undang undang melalui rapat paripurna senin 5102020.

Kontroversi uu ruu cipta kerja 2020. Dpr ri mengesahkan rancangan undang undang ruu cipta kerja menjadi undang undang dalam sidang paripurna yang berlangsung senin 5102020. Terkait hal ini para buruh akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 oktober 2020 menolak ruu yang dianggap memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversial. Berikut 10 poin poin uu cipta kerja yang kontroversi dan bikin waswas. Hotel dan tempat hiburan bebas ppn sudah sejak 2009 staf khusus menteri keuangan yustinus prastowo mengatakan bagian dari uu cipta.

Uu cipta kerja kontroversi uu cipta kerja stafsus sri mulyani. Berdasarkan beleid pasal 154a ruu cipta kerja yang telah disahkan dpr terdapat aturan yang mengatur buruh. Suarakaltimid undang undang cipta kerja telah disahkan oleh dewan perwakilan rakyat dpr pada rapat paripurna digelar pada 5 oktober 2020. Antara fotoaditya pradana putra sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks parlemen jakarta rabu 3092020.

Uu cipta kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal yang di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Seperti sudah diduga sebelumnya pemerintah dan dpr ri akan tetap mengesahkan ruu yang memicu kontroversi ini meski ditentang banyak kalangan. Tribunjakartacom jakarta di tengah kerasnya seruan penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil omnibus law ruu cipta kerja resmi disahkan menjadi undang undang melalui rapat paripurna dpr ri senin 5102020. Sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan.

Sebelum disahkan rancangan undang undang atau ruu cipta kerja sudah menuai sorotanregulasi uu cipta kerja tersebut dinilai memposisikan pekerja dalam kerugian. Tirtoid omnibus law ruu cipta kerja ciptaker selesai dibahas di tingkat i pada 3 oktober 2020 pukul 2250 wib. Regulasi uu cipta kerja tersebut dinilai memposisikan pekerja dalam kerugian. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law rancangan undang undangan ruu cipta kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6 8 oktober 2020 atau saat sidang paripurna dpr membahas ruu cipta kerja.

Sebelum disahkan rancangan undang undang atau ruu cipta kerja sudah menuai sorotan.