Pasal Ruu Cipta Kerja Yang Kontroversial
Sederet poin kontroversial yang tertuang dalam ruu.
Pasal ruu cipta kerja yang kontroversial. Ketika uu cipta kerja disahkan berarti pasal yang membuat jam lembur di kantor lebih lama itu berlaku. Misalnya memuat substansi liberalisasi sumber daya alam sda yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Berikut adalah pasal kontroversial uu cipta kerja.
Beberapa pasal bermasalah dan kontroversial dalam bab iv tentang ketenagakerjaan uu cipta kerja. Berdasarkan beleid pasal 154a ruu cipta kerja yang telah disahkan dpr terdapat aturan yang mengatur buruh. Pasal kontroversial lainnya dalam uu cipta kerja ialah pasal yang menyebut tentang jam lembur. Berikut 10 poin poin uu cipta kerja yang kontroversi dan bikin waswas.
Ketentuan itu lebih lama daripada dalam uu nomor 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam. Uu cipta kerja untuk memperluas lapangan kerja bukan phk. Pasal pasal omnibus law yang kontroversial dari pesangon hingga hak cuti yang hilang. Dalam uu cipta kerja yang sudah disahkan salah satu poin yang tidak disepakati oleh serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kotakabupaten.
Seperti pada beberapa pasal kontroversial berikut ini yang dinilai merugikan hak hak pekerja. Pks menjabarkan sembilan poin dari isi ruu cipta kerja yang ditolak. Pasal tentang penghapusan upah minimum. Sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan.
Polisi pukul mundur demonstran tolak uu cipta kerja di semarang dalam pasal 59 ayat 2 berisikan perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Di antara beberapa ruu yang dibuat dengan konsep omnibus law ruu cipta kerja menjadi yang paling disoroti masyarakat. Daftar pasal kontroversial dalam omnibus law atau undang undang cipta kerja yang sudah disahkan dpr ri. Ruu cipta kerja juga menambahkan pasal 88c yang menghapuskan upah minimum kotakabupaten umk sebagai dasar upah minimum pekerja.
Uu cipta kerja dinilai syarat kepentingan pengusaha tapi merugikan buruh dan kaum rentan seperti nelayan dan petani. Pasal pasal yang dianggap kontroversial dalam ruu cipta kerja soal jangka waktu kerja pkwt dihapus.