Poin Ruu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Jakarta menteri koordinator bidang politik hukum dan ham mahfud md mengatakan pemerintah sudah merampungkan pembahasan rancangan undang undang ruu cipta lapangan kerja pada senin 13 janari 2020.
Poin ruu omnibus law cipta lapangan kerja. Dpr mengesahkan ruu cipta kerja menjadi uu pada rapat paripurna yang digelar hari ini senin 5102020. Kami menolak omnibus law ruu cipta kerja kami akan mogok nasional. Ruu omnibus law cipta lapangan kerja akan mengatur soal aturan pesangon phk dan upah minimum pekerja. Berdasarkan beleid pasal 154a ruu cipta kerja yang telah disahkan dpr terdapat aturan yang mengatur buruh.
Namun setelah disahkan ruu ini menjadi topik. Sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan. Uu cipta kerja untuk memperluas lapangan kerja bukan phk. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke 7 masa persidangan i 2020 2021 di kompleks parlemen senayan jakarta.
Ketua kspi said iqbal mengungkapkan ada enam alasan penolakan dari uu yang tengah digodok pemerintah tersebut. 2 kali rapat kerja 56 kali rapat panja dan 6 kali rapat timus. Tanda pagar tagar tersebut merupakan seruan untuk menggelar aksi menolak omnibus law. Konfederasi serikat pekerja indonesia kspi meminta dpr ri menolak rancangan undang undang ruu omnibus law cipta lapangan kerja.
Sesuai mekanisme uu no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan tolak omnibus law ruu cipta kerja ujar said iqbal dalam keterangannya senin 510. Berikut 10 poin poin uu cipta kerja yang kontroversi dan bikin waswas. Setidaknya ada 10200 tweet dengan tagar. Pengesahan ruu cipta kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan.
Omnibus law ini diklaim memiliki tujuan mengatasi masalah ekonomi dan bisnis terutama mengenai cipta lapangan kerja di indonesia. Ruu omnibus law cipta lapangan kerja yang dibanggakan pemerintah ternyata memiliki segudang kelemahan yang dinilai akan merugikan kaum buruh. Pemerintah akan mengajukan rancangan undang undang cipta lapangan kerja atau omnibus law cipta lapangan kerja ke dewan perwakilan rakyat pada januari 2020substansi ruu ini terdiri atas sebelas klaster permasalahan yang melibatkan 31 kementerianlembaga.