Point Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law

Ruu ini merupakan salah satu dari omnibus law yang digadang gadang akan merampingkan sebanyak 79 uu dan 1244 pasal.

Point undang undang cipta kerja omnibus law. Mari cermati omnibus law uu cipta kerja yang baru disahkan pemerintah. Omnibus law sendiri adalah sebuah konsep hukum yang bisa mengatur banyak hal dalam sebuah undang undang. Namun konfederasi serikat pekerja indonesia kspi menyatakan 9 alasan untuk menolak draf tersebut. Link download uu omnibus law cipta kerja ruu cipta kerja omnibus law telah disahkan menjadi undang undang oleh dpr ri pada senin 5102020.

Istilah omnibus law pun dikenal sebagai hukum yang dipakai untuk memuat. Namun serikat buruh menemukan ada beberapa pasal di dalam undang undang sapu jagat ini yang bakal merugikan kalangan pekerja. Namun serikat buruh menganggap ada beberapa pasal ruu cipta kerja yang merugikan pekerja. Baleg bersama pemerintah dan dpd telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali.

Berikut beberapa aturan yang dianggap tak berpihak ke kalangan pekerja di ruu cipta kerja. Tempoco jakarta pemerintah sudah menyerahkan draf omnibus law rancangan undang undang atau ruu cipta kerja kepada dpr pada rabu 12 februari 2020. Tribun timurcom omnibus law uu cipta kerja poin poin mengerikan soal phk yang ditolak buruh airlangga hartarto angkat bicara. Rapat kerja badan legislasi baleg dpr dengan pemerintah telah menyepakati rancangan undang undang atau ruu cipta kerja untuk disetujui menjadi undang undang uu dalam rapat paripurna.

Pemerintah telah menyerahkan draft rancangan undang undang ruu omnibus law cipta kerja ke dpr. Rencana pemerintah untuk merevisi sejumlah undang undang melalui omnibus law. Bagi anda yang ingin melihat isi uu cipta kerja final bisa mengunduhnya melalui link berikut ini. Presiden kspi said iqbal mengatakan undang undang yang mengatur bisnis harus pula mengandung unsur perlindungan.

Jakarta menteri koordinator bidang politik hukum dan ham mahfud md mengatakan pemerintah sudah merampungkan pembahasan rancangan undang undang ruu cipta lapangan kerja pada senin 13 janari 2020. Pengesahan ruu cipta kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan pada 8 oktober. Isi omnibus law cipta kerja dianggap merugikan karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupatenkota dan juga dapat menurunkan pesangon. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke 7 masa persidangan i 2020 2021 di kompleks parlemen senayan jakarta.