Undang Undang Cipta Kerja Gambar

Tribunjabarid rancangan undang undang ruu cipta kerja telah disepakati dpr dan pemerintah dalam rapat kerja badan legislasi baleg.

Undang undang cipta kerja gambar. Rapat paripurna dpr ri yang digelar pada senin 510 di kompleks dpr secara resmi mengesahkan omnibus law rancangan undang undang ruu cipta kerja menjadi undang undang. Sepanjang pembahasannya ruu cipta kerja mendapat banyak penolakan dari masyarakat sipil. Undang undang cipta kerja adalah rancangan undang undang ruu di indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 oktober 2020 oleh dewan perwakilan rakyat dpr. Undang undang omnibus law cipta kerja berisi 15 bab dan 174 pasal yang terdiri dari 79 undang undang.

Ruu cipta kerja memang sudah mulai dibahas dpr dan pemerintah sejak april 2020. Akhir akhir ini lahirnya konsep omnibus law dalam proses pembentukan undang undang. Keterangan gambar sejumlah mahasiswa membawa poster saat demonstrasi menentang omnibus law undang undang uu cipta kerja di kota magelang jawa tengah selasa 13102020. Undang undang cipta kerja atau disingkat uu ciptaker adalah rancangan undang undang ruu di indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 oktober 2020 oleh dewan perwakilan rakyat dpr dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu partai demokrasi indonesia perjuangan partai golkar partai. Dia melanjutkan perubahan ketentuan yang dilakukan pada uu ketenagakerjaan ini tidak dilakukan secara keseluruhan. Sejumlah mahasiswa membawa poster saat demonstrasi menentang omnibus law undang undang uu cipta kerja di kota magelang jawa tengah selasa 13102020. Undang undang ini disusun tahun 2002 yang relevan saat itu belum tentu relevan di zaman sekarang kata dita dalam webinar bertajuk uu cipta kerja dan dampaknya bagi kepentingan publik jakarta selasa 1310.

Konsep ini menimbulkan penolakan secara besar besaran oleh masyarakat khususnya oleh kaum buruh yang dalam ketentuannya tidak berpihak bagi masyarakat serta menodai nilai nilai demokrasi dalam hal masyarakat terkait tidak dilibatkan dalam proses pembentukan ruu cipta kerja ini. Omnibus law juga mencakup 11 klaster dari 31 kementerian.