Cipta Kerja Merugikan
Tirtoid pengesahan ruu omnibus law cipta kerja dilakukan dpr ri pada senin 5102020.
Cipta kerja merugikan. Setidaknya ada tujuh item krusial dalam uu cipta kerja yang amat merugikan buruh seperti dinyatakan presiden kspi said iqbal. Tribunnewscom jakarta konfederasi serikat pekerja indonesia kspi meminta undang undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 dicabut karena sangat merugikan buruh. Dalam pasal 88c ayat 1 tertulis gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Setelah kami pelajari isi.
Sebelumnya saat ruu cipta kerja menuai banyak sorotan dari publik. Namun demikian tri sasono selaku koordinator federasi serikat pekerja bumn bersatu gabungan serikat pekerja pelabuhan indonesia federasi serikat pekerja perkebunan indonesia koalisi nasional serikat pekerja indonesia. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna pada senin 5102020. Daftar pasal uu omnibus law cipta kerja yang dinilai akan merugikan buruhpekerja.
Dpr mengesahkan uu cipta kerja omnibus law meski banyak mendapat penolakan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Cipta kerja merupakan ruu yang diusulkan presiden joko widodo jokowi dan merupakan bagian dari ruu prioritas tahun 2020 dalam program legislasi nasional tahun 2020. Alinasi kasbi menolak uu cipta kerja. Beberapa poin ruu cipta kerja dianggap tidak berpihak kepada pekerja.
Kedua fraksi menyatakan menolak ruu cipta kerja disahkan menjadi undang undang. Beberapa poin omnibus law cipta lapangan kerja yang dianggap merugikan pekerja. Hal inilah yang menyebabkan konfederasi serikat pekerja indonesia kspi gerakan buruh bersama rakyat gebrak dan elemen serikat pekerja serta masyarakat akan menggelar aksi penolakan terhadap. Undang undang ini disahkan walau dapat tentangan dari serikat buruh organisasi masyarakat sipil ilmuwan dan organisasi keagamaan.
Suarabatamid kelompok buruh menilai undang undang cipta kerja banyak merugikan karyawan. Sebab kalangan buruh menilai beberapa pasal terkait ketenagakerjaan masih merugikan buruh. Sayangnya dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah pada tetap mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja menjadi undang undang. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.