Isi Hak Cipta Kerja Omnibus Law
Tepat pada senin 0510 kemarin rancangan undang undang ruu omnibus law cipta kerja telah disahkan oleh dpr ri sebagai undang undang di tengah penolakan dari masyarakat luas termasuk dari serikat buruh dan aktivis.
Isi hak cipta kerja omnibus law. Waktu istirahat antara jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Ruu omnibus law cipta kerja disahkan. Terkait hal ini para buruh akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 oktober 2020 menolak ruu yang dianggap memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversial. Uu ketenagakerjaan uu sistem jaminan sosial nasional dan uu badan penyelenggara jaminan sosial nasional.
Ada beberapa poin penting dalam uu cipta kerja soal upah hingga perjanjian waktu kerja. Pasalnya ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan ruu cipta kerja. Omnibus law cipta kerja ancam ham ciptaker merevisi 79 undang undang yang dianggap dapat menghambat investasi termasuk tiga undang undang terkait ketenagakerjaan. Omnibus law ruu ciptaker isi 900 halaman 15 bab ini ringkasannya beberapa perubahan yang terjadi adalah posisi tenaga kerja asing tka libur kerja pemberian pesangon hingga pemutusan hubungan kerja phk.
Disebutkan dalam pasal 79. Ruu cipta kerja omnibus law yang banyak dihujani protes ini tetap disahkan dpr menjadi uu pada senin 5102020. Download ruu cipta kerja omnibus law. Dokumen uu aslinya belum ada.
Isi uu cipta kerja ini dinilai bisa merugikan para buruh dan menguntungkan segelintir orang saja. Tirtoid omnibus law ruu cipta kerja ciptaker selesai dibahas di tingkat i pada 3 oktober 2020 pukul 2250 wib. Aditya pradana putra sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks parlemen jakarta rabu 3092020. Isi uu ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 bisa diunduh melalui link ini artikel ini berdasarkan draf uu cipta kerja bertanggal 5 oktober 2020 yang setebal 905 halaman dan beredar di publik.
Ruu omnibus law cipta lapangan kerja juga mengatur ketentuan libur atau waktu istirahat bagi pekerja. Meski dpr dpd dan perwakilan pemerintahan jokowi resmi menetapkan ruu omnibus law cipta kerja menjadi undang undang sejumlah fraksi menyatakan penolakan salah satunya f demokrat. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law rancangan undang undangan ruu cipta kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6 8 oktober 2020 atau saat sidang paripurna dpr membahas ruu cipta kerja. Kalangan buruh masih menolak pengesahan rancangan undang undang omnibus law cipta kerja ciptaker oleh dpr.