Isi Ruu Cipta Kerja Omnibus Law Hoax

Benarkah uang pesangon akan dihilangkan.

Isi ruu cipta kerja omnibus law hoax. Aditya pradana putra sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks parlemen jakarta rabu 3092020. Namun serikat buruh menganggap ada beberapa pasal ruu cipta kerja yang merugikan pekerja. Dua belas poin tersebut ternyata tidak benar. Tulisan itu seolah menuding para pengkritik uu omnibus law sebagai penyebar hoax.

Pro dan kontra terkait pengesahan ruu ini masih terus tumbuh. Dua belas poin tersebut ternyata tidak benar. Berikut ini kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua jelas. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law rancangan undang undangan ruu cipta kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6 8 oktober 2020 atau saat sidang paripurna dpr membahas ruu cipta kerja.

Pengesahan ruu cipta kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan. Uang pesangon tetap ada bab iv. Jakarta inewsid kabar bohong atau hoaks hoax mengenai omnibus law rancangan undang undang ruu cipta kerja yang telah disahkan menjadi undang undang dalam rapat paripurna dpr ramai beredar di masyarakat. Beragam penolakan mulai dari media sosial hingga unjuk rasa di sebagian wilayah dilakukan.

Meluruskan 12 hoax omnibus law ruu cipta kerja di masyarakat beredar 12 alasan buruh menolak omnibus law ruu cipta kerja. Jakarta cnbc indonesia dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri menegaskan jumlah halaman draft final omnibus law uu cipta kerja sebanyak 812 halaman. Di sosial media beredar narasi tulisan tanpa nama penulis yang mendelegitimasi kritik publik terhadap uu omnibus law cipta kerja yang barus saja di undangkan. Masyarakat diminta tidak begitu saja percaya.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke 7 masa persidangan i 2020 2021 di kompleks parlemen senayan jakarta. Berikut ini kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua jelas. Isi omnibus law cipta kerja dianggap merugikan karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupatenkota dan juga dapat menurunkan pesangon.