Pasal Ruu Cipta Kerja Yang Bermasalah

Uu cipta kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu pkwt atau pekerja kontrak.

Pasal ruu cipta kerja yang bermasalah. Berikut pasal pasal ruu omnibus law cipta kerja yang bermasalah dilansir dari laman detik dan tempo. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang undang terkait sedangkan di pasal 6 berbunyi. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Yang paling nyata adalah ketentuan tentang pesangon misalnya.

Dengan konpensansi yang ditentukan oleh pemberi kerja melalui skema masa kerja bukan berdasarkan tarif yang ditentukan pemerintah. Rancangan undang undang omnibus law cipta kerja berisi 11 kluster pembahasan dan 1200 pasal. Sejumlah pasal dalam uu cipta kerja klaster ketenagakerjaan juga dianggap bermasalah dan merugikan. Jatah libur buruh cuma 1 hari dalam sepekan.

Di sisi lain publik juga perlu mengawasi apakah uu cipta kerja ini sejalan dengan amanat uud 1945 atau justru sebaliknya pungkasnya. Tebalnya seperti kamus jumlah halamannya mencapai 1028 lembar. Pasal 59 ayat 4 uu cipta kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan jangka waktu dan batas waktu. Namun uu tersebut kembali menuai polemik dan bermasalah lantaran terdapat pasal rujukan yang tidak ada ayatnya dan beberapa kesalahan redaksional.

Hasil dari ruu baru ini banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Kelompok serikat pekerja paling keras menyuarakan penolakannya. Produk hukum ini merangkum sekitar 79 undang undang yang sudah ada. Ini dipotong pengusaha hanya tanggung jawab 16 kali.

Pesangon itu sesuai undang undang eksisting adalah 32 kali gaji. Berikut 10 poin poin uu cipta kerja yang kontroversi dan bikin waswas. Sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan. Pasal 88c ruu cipta kerja juga menambahkan pasal 88c yang menghapuskan upah minimum kotakabupaten umk sebagai dasar upah minimum pekerja.

Uu cipta kerja yang ditandatangani presiden joko widodo bermasalah. Berdasarkan beleid pasal 154a ruu cipta kerja yang telah disahkan dpr terdapat aturan yang mengatur buruh. Publik pun bisa mengakses dan mengunduh uu yang diklaim bisa mempermudah investasi itu di laman jdihsetneggoid bagian produk hukum terbaru. Ketika ruu itu masuk ke dpr pada 12 februari lalu kritik dan protes langsung datang dari berbagai pihak.

Beberapa pasal bermasalah dan kontroversial dalam bab iv tentang ketenagakerjaan uu cipta kerja satu di antaranya pasal 59 uu cipta kerja yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu pkwt atau pekerja kontrak.