Pasal Ruu Cipta Kerja Yang Merugikan

Tempoco jakarta pemerintah sudah menyerahkan draf omnibus law rancangan undang undang atau ruu cipta kerja kepada dpr pada rabu 12 februari 2020.

Pasal ruu cipta kerja yang merugikan. Namun ada sejumlah pasal yang menjadi sorotan. Seperti pada beberapa pasal kontroversial berikut ini yang dinilai merugikan hak hak pekerja. Perjanjian kerja waktu tertentu pkwt baca juga. Berikut beberapa aturan yang dianggap tak berpihak ke kalangan pekerja di ruu cipta kerja.

Dalam pembahasan ruu cipker di tingkat panja telah disepakati untuk kembali ke uu 132003. Ratusan buruh berunjuk rasa di kawasan jatiuwung kota tangerang banten senin 5102020. Baru baru ini publik sedang digemparkan dengan pengesahan uu cipta kerja. Tribunstylecom inilah 7 poin krusial uu cipta kerja yang dianggap merugikan para buruh termasuk cuti melahirkan yang hilang.

Poin pertama yang disoroti adalah hilangnya ketentuan upah minimum di kabupatenkota. Rancangan undang undang ruu omnibus law cipta kerja resmi disahkan dpr menjadi undang undang uu pada sidang paripurna yang dipimpin wakil ketua dpr ri azis syamsuddin senin 5102020. Misal pasal 59 tentang perjanjian kerja waktu tertentu pkwt dan pasal 66 tentang alih daya outsourcing. Namun serikat buruh menemukan ada beberapa pasal di dalam undang undang sapu jagat ini yang bakal merugikan kalangan pekerja.

Daftar pasal uu omnibus law cipta kerja yang bisa merugikan buruh. Berdasarkan ruu cipta kerja sebelumnya cipta lapangan kerja yang diterima katadatacoid pasal 88c ayat 2 hanya mengatur upah minimum provinsi ump. Daftar pasal uu omnibus law cipta kerja yang dinilai akan merugikan buruhpekerja. Polisi pukul mundur demonstran tolak uu cipta kerja di semarang dalam pasal 59 ayat 2 berisikan perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Ruu cipta kerja juga menambahkan pasal 88c yang menghapuskan upah minimum kotakabupaten umk sebagai dasar upah minimum pekerja. Kesepakatan soal ruu ini diambil dalam rapat paripurna. Dia melanjutkan sejumlah pasal yang sudah disepakati di tingkat panja ternyata berbeda hasil dengan isi pasal uu cipta kerja yang disahkan. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah.

6 pasal kontroversial dalam uu cipta kerja. Omnibus law ruu cipta kerja telah resmi disahkan di rapat paripurna dpr kemarin. Sedangkan peraturan pemerintah pp nomor 78 tahun 2015 penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupatenkota.