Isi Ruu Cipta Kerja Omnibus Law

Rancangan undang undang ruu omnibus law cipta kerja resmi disahkan dpr menjadi undang undang uu pada sidang paripurna yang dipimpin wakil ketua dpr ri azis syamsuddin senin 5102020.

Isi ruu cipta kerja omnibus law. Disebutkan dalam pasal 79. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law rancangan undang undangan ruu cipta kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6 8 oktober 2020 atau saat sidang paripurna dpr membahas ruu cipta kerja. Antara fotoindrianto eko suwars editor erlangga djumena. Berikut ini beberapa poin isi uu cipta kerja omnibus law soal ketenagakerjaan.

Buruh dibayar lebih rendah di ruu cipta kerja. Namun serikat buruh menganggap ada beberapa pasal ruu cipta kerja yang merugikan pekerja. Ruu cipta kerja omnibus law telah disahkan menjadi undang undang oleh dpr ri pada senin 5102020. Sejumlah fraksi sempat menolak pengesahannya.

Dalam omnibus law terdapat tiga ruu yang siap diundangkan antara lain ruu tentang cipta kerja ruu tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian dan ruu tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dpr ri mengetok palu pengesahan rancangan undang undang cipta kerja ruu ciptaker pada senin 5102020 setelah dua hari sebelumnya disepakati isinya di tingkat i. Isi uu cipta kerja ini dinilai bisa merugikan para buruh dan menguntungkan segelintir orang saja. Isi omnibus law cipta kerja dianggap merugikan karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupatenkota dan juga dapat menurunkan pesangon.

Waktu istirahat antara jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Bagi anda yang ingin melihat isi uu cipta kerja final bisa mengunduhnya melalui link berikut ini. Isi ruu omnibus law cipta kerja dan link download draft ruu dari baleg dpr ri. Ruu cipta kerja omnibus law yang banyak dihujani protes ini tetap disahkan dpr menjadi uu pada senin 5102020.

Selain itu ia juga ditolak luas oleh buruh mahasiswa dan aktivis di seluruh indonesia. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke 7 masa persidangan i 2020 2021 di kompleks parlemen senayan jakarta.